JAKARTA - Kemacetan di Jakarta dan wilayah penyangga kini dipahami sebagai tantangan yang memengaruhi produktivitas, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan. 

Dampaknya merembet pada pemborosan energi, penurunan kualitas hidup, serta tekanan biaya ekonomi keluarga. Perubahan cara pandang terhadap mobilitas perkotaan menjadi kunci untuk memulihkan ruang hidup yang lebih manusiawi.

Arah Baru Sistem Transportasi Perkotaan

Peneliti Pusat Riset Pengabdian Masyarakat Institut Shanti Buana Bengkayang, Siprianus Jewarut, menilai transportasi publik perlu dibangun secara menyeluruh dan terintegrasi hingga ke ranting perumahan. 

Wilayah pinggiran yang menjadi kantong penduduk terbesar harus terhubung langsung dengan layanan utama. Tanpa pendekatan komprehensif, kebijakan akan terus tambal sulam dan gagal menyentuh akar masalah.

Ia menegaskan bahwa sistem transportasi umum harus menjadi sarana pertama bagi mayoritas warga perkotaan. “Agar transportasi umum menjadi sarana utama dan pertama bagi mayoritas penduduk Jabodetabek, sistemnya wajib dibangun secara total dan terintegratif sampai ke kawasan perumahan di pinggiran,” kata Siprianus. Prinsip tersebut menempatkan kendaraan pribadi bukan sebagai kebutuhan harian, melainkan simbol kemewahan.

Belajar dari Kota Dunia

Siprianus mendorong pembelajaran dari praktik kota-kota maju yang berhasil menekan kemacetan. “Kita bisa belajar dari Uni Eropa, Singapura, dan Jepang,” katanya. Tanpa prinsip sistem yang dibangun komprehensif, solusi akan berhenti pada tambalan kebijakan yang berulang.

Menurutnya, tujuan utama sistem adalah membuat warga tidak harus membeli motor dan mobil. “Prinsip tidak harus beli motor dan mobil itu harus jadi tujuan sistem transportasi publik Jabodetabek agar menjadi kota yang berhasil dan sukses,” katanya. Dengan pola ini, beban ruang jalan berkurang dan kualitas mobilitas meningkat.

Efisiensi Ekonomi dan Kualitas Hidup

Efisiensi transportasi berdampak langsung pada penghematan biaya nonproduktif yang selama ini membebani rumah tangga. Pengeluaran untuk bahan bakar, biaya kesehatan akibat polusi, serta waktu tempuh yang terbuang dapat dialihkan untuk kegiatan ekonomi produktif. Manfaat berantai ini memperkuat pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Dari sisi makro, penghematan juga menyentuh biaya produksi, inflasi, serta devisa impor komponen pendukung kendaraan. Jika efisiensi tercapai, kualitas hidup dan kesehatan masyarakat akan meningkat signifikan. Beban anggaran untuk jaminan kesehatan pun berpotensi menurun karena tingkat penyakit terkait polusi berkurang.

Tata Kota, Daya Saing, dan Ibu Kota

Siprianus menilai Jakarta perlu belajar dari Tokyo yang mampu mengelola kepadatan tanpa kemacetan kronis. Penurunan waktu di jalan dan biaya hidup akan mendorong belanja konsumen dan menggerakkan ekonomi daerah. Efek ini memperkuat fondasi pembangunan indeks modal manusia di tingkat daerah dan nasional.

Ia juga menegaskan bahwa pemindahan ibu kota ke Nusantara di Kalimantan Timur menjadi bagian solusi jangka panjang. Distribusi pusat kegiatan akan mengurangi tekanan kepadatan di Jakarta. Dengan tata kelola ruang yang lebih seimbang, kemacetan tidak lagi menjadi takdir kota besar.

Krisis Produktivitas Harian

Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada, Arif Wismadi, memandang kemacetan sebagai krisis multidimensi. Pendekatannya mengintegrasikan aspek ekonomi, kesejahteraan sosial, dan dampak lingkungan global. Kemacetan mencerminkan kegagalan sistem mobilitas dalam menjaga produktivitas harian warga.

Ia menyoroti waktu tempuh komuter yang mencapai tiga hingga empat jam per hari. Durasi tersebut menggerus jam produktif kerja dan kualitas interaksi keluarga. Tanpa reformasi transportasi publik yang terintegrasi, krisis produktivitas ini akan terus berulang dan menahan laju kemajuan kota.