JAKARTA - Pemerintah Indonesia menyiapkan strategi agresif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada awal 2026 melalui percepatan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta seluruh kementerian dan lembaga (K/L) agar mayoritas anggaran tahun depan dapat direalisasikan sejak kuartal pertama. Langkah ini dianggap krusial untuk memperkuat sentimen ekonomi dan menjaga momentum pertumbuhan.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, menjelaskan bahwa koordinasi antara K/L yang memiliki belanja besar menjadi fokus utama. “Strategi untuk 2026, khususnya APBN, itu harus makin dini belanjanya. Kami akan lihat terutama di kuartal-I, K/L dengan belanja yang besar itu akan kami koordinasikan agar benar merealisasikan mayoritas belanja di kuartal I,” ujar Febrio.
Febrio menambahkan, percepatan belanja ini tidak hanya soal aliran dana, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan 6 persen pada 2026, di atas proyeksi tahun ini yang sebesar 5,2 persen. Data Kemenkeu menunjukkan bahwa perekonomian kuartal III-2025 tumbuh 5,04 persen, dan pemerintah optimistis dapat mencapai 5,5 persen pada kuartal IV.
“Kami harap sentimen akan terus terbangun dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di tahun 2025, khususnya kuartal keempat, kami lanjutkan di kuartal I-2026,” kata Febrio.
Tiga Mesin Pertumbuhan yang Menjadi Fokus
Untuk mendorong target tersebut, pemerintah menyiapkan tiga pilar utama atau “mesin pertumbuhan” yang harus berjalan selaras, yaitu instrumen fiskal, sektor keuangan, dan iklim investasi. Instrumen fiskal diharapkan tetap menjadi pendorong utama agar belanja pemerintah dapat memperkuat kedua pilar lainnya.
Dalam sektor keuangan, Kemenkeu menyalurkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp200 triliun kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dana ini bertujuan untuk memperkuat sektor riil melalui percepatan penyaluran kredit. Dengan demikian, aliran dana dari APBN dapat memberikan dampak langsung terhadap kegiatan ekonomi di masyarakat dan bisnis.
Sementara itu, iklim investasi menjadi kunci agar upaya fiskal dan sektor keuangan tidak timpang. Kemenkeu menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan bahwa sektor usaha mendapatkan dukungan penuh, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa merata dan berkesinambungan.
“Kalau mesin fiskal dan sektor keuangan hidup, tapi iklim usaha tidak membaik, ini akan timpang. Jadi, tiga-tiganya harus dilakukan. Ini membutuhkan kolaborasi yang kuat di antara kabinet untuk mewujudkan hasil dari mesin-mesin pertumbuhan ini,” ujar Febrio.
Percepatan Belanja APBN sebagai Strategi Ekonomi
Langkah pemerintah mendorong belanja APBN lebih awal pada kuartal I bukan hanya strategi fiskal semata. Percepatan ini diharapkan dapat menciptakan efek domino positif, termasuk meningkatnya konsumsi publik, ekspansi investasi swasta, dan percepatan proyek-proyek infrastruktur. Dengan belanja pemerintah yang terealisasi lebih awal, sektor riil mendapatkan suntikan likuiditas yang langsung dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha.
Instrumen fiskal, seperti belanja modal, subsidi, dan program pembangunan, menjadi faktor yang memperkuat daya beli masyarakat dan mendorong produktivitas ekonomi. Pemerintah optimistis, jika implementasi belanja kuartal I berjalan lancar, pertumbuhan ekonomi bisa terakselerasi di awal tahun dan menutup gap dari target tahunan.
Kolaborasi Antar Kementerian dan Lembaga
Keberhasilan strategi ini sangat tergantung pada sinergi antar K/L. Febrio menegaskan bahwa koordinasi intensif akan dilakukan untuk memastikan seluruh anggaran terserap secara optimal. Kemenkeu juga akan memonitor realisasi belanja secara berkala, terutama pada kementerian/lembaga yang memiliki alokasi besar.
Selain itu, penguatan kerjasama antara fiskal, sektor keuangan, dan iklim usaha menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada satu sisi saja. Dengan pendekatan ini, diharapkan target pertumbuhan 6 persen pada 2026 bisa dicapai dengan lebih stabil dan merata.
Dampak Terhadap Ekonomi dan Investasi
Percepatan belanja kuartal I diyakini akan memberikan sinyal positif kepada pelaku pasar dan investor. Likuiditas yang mengalir lebih cepat dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat stabilitas ekonomi. Selain itu, realisasi belanja pemerintah yang optimal dapat mendorong sektor swasta untuk menambah investasi, sehingga tercipta efek pengganda ekonomi yang signifikan.
Dengan fokus pada tiga mesin pertumbuhan, pemerintah ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga berkualitas, merata, dan berkelanjutan. Strategi ini menjadi salah satu upaya untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional menghadapi tantangan global pada 2026.
Pemerintah melalui Kemenkeu mengambil langkah strategis dengan meminta K/L merealisasikan mayoritas belanja APBN pada kuartal I-2026. Langkah ini menjadi salah satu pendorong utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6 persen. Sinergi antara instrumen fiskal, sektor keuangan, dan iklim investasi menjadi fondasi utama agar strategi ini berhasil.
Dengan kolaborasi yang kuat antar kementerian dan lembaga serta implementasi belanja APBN yang tepat waktu, masyarakat dan dunia usaha diharapkan merasakan manfaat nyata dari percepatan ekonomi ini. Strategi ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun fondasi ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.
